• 1 Berawal dari undangan Rémy Madinier untuk mengikuti seminar pada tanggal 8-9 Maret 2018 (bertema “W (...)
• 2 Merle Calvin Ricklefs, Mystic Synthesis in Java. A History of Islamization from the Fourteenth to t (...)

1Munculnya aliran nasionalis yang bisa disebut “sekuler” atau “netral agama” yang berkontribusi secara penting dalam perumusan sila pertama dari lima sila ideologi nasional (Pancasila), yaitu “kepercayaan pada Asas Ketuhanan Yang Maha Esa”, pada saat kemerdekaan (1945), bisa ditelusuri pada dekade pertama abad ke-20. Sebagaimana digambarkan secara luar biasa oleh sejarawan Australia Merle Ricklefs², aliran ini merupakan pewaris “sintesis mistik Jawa”, di mana aliran ini muncul secara pelan-pelan sebagai ujud pengambilan jarak dari Islam dan pengakuan terhadap dasar pluralitas spiritual Indonesia yang memiliki kaitan dengan substrat Hindu-Buddhis kuno dan pengakuan terhadap hadirnya aliran-aliran Kristen.

• 3 Merle Calvin Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007 ( (...)
• 4 Rémy Madinier « Les chrétiens d’Indonésie : du legs colonial au renouveau islamique », dalam Rémy M (...)

2Pada tahun 1920-an, pemimpin utama gerakan yang bersaing dengan nasionalisme Islam, Sukarno (1901-1970), dengan semangat yang sama, merumuskan rancangan awal nasionalisme “sekuler” dengan mengacu pada ‟prinsip ketuhanan” – tanpa merujuk pada agama tertentu – dan mengacu pada bangsa Indonesia – tanpa menyebut satu suku tertentu3. Mulai tahun 1930-an, upaya ganda mengatasi agama dan suku ini bertemu dengan keprihatinan-keprihatian pokok yang menjadi perhatian beberapa pengurus komunitas kecil Katolik di Jawa Tengah dan membuka jalan bagi kolaborasi jangka panjang antara agama Katolik dan nasionalisme yang “netral agama”, yaitu nasionalisme non-Islam. Berasal dari Kolese Xaverius di Muntilan, yang didirikan pada awal abad ini oleh Franciscus van Lith, sekelompok elit Katolik pribumi, dengan bantuan para Yesuit, secara bertahap mampu membebaskan diri mereka dari ikatan dengan orang-orang Belanda Kristiani. Namun perjumpaan kelompok ini dengan aliran sukarnois tidak terlihat jelas hasilnya: karena selalu terbuai oleh mimpi sebuah republik Katolik Jawa, untuk waktu yang lama kelompok ini terjebak dalam cita-cita sebuah perkumpulan yang hanya memberi emansipasi terbatas4. Krisis pada tahun 1930-an, pendudukan Jepang dan terutama konflik selama empat tahun yang terjadi kemudian membawa perubahan radikal yang sumber utamanya akan diuraikan. Menafsirkan kembali warisan politik Franciscus van Lith dalam arti yang lebih luas, sambil melandaskan diri pada evolusi Gereja Katolik Roma, para elit Katolik Jawa, Yesuit atau yang dididik oleh Yesuit, terlibat dalam perjuangan nasionalisme yang gigih guna menawarkan sebuah tafsir atas Pancasila yang akan memastikan tempat yang baik bagi agama mereka di negara baru yang sedang terbentuk.

• 5 Mengenai masa muda Sukarno, bdk. John David Legge, Sukarno: A Political Biography, New York, Praege (...)
• 6 Merle Calvin Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Jakarta, Serambi, 2005, h. 377-380.

3Calon pendiri Republik Indonesia adalah anak seorang guru sekolah negeri, seorang muslim abangan dan penganut teosofi5. Ibunya, yang berasal dari Bali, adalah inkarnasi dari tradisi lama Hindu-Buddha (dengan tradisi Hindu dan tradisi Buddha yang kuat). Setelah menyelesaikan Sekolah Eropa (ELS) di kota Mojokerto, Sukarno dikirim untuk melanjutkan studinya di Surabaya. Di kota besar ini, ia tinggal di rumah Tjokroaminoto, pemimpin utama gerakan reformis Islam, yaitu Sarekat Islam. Pada saat yang sama, ia sering mengunjungi tokoh komunis seperti Sneevliet, Semaun, Alimin dan Musso, serta tak lupa Ki Hadjar Dewantara, pendiri gerakan pendidikan populer Taman Siswa. Ia kemudian pindah ke Bandung untuk menempuh Pendidikan Tinggi di Institut Teknologi. Ikatan Sukarno dengan para pemimpin muslim melemah dan semakin dekat dengan para mantan pemimpin Indische Partij (yang diasingkan ke Belanda pada tahun 1913 dan kembali ke Bandung pada awal tahun 1920-an) yang memberinya pengaruh penting dalam perumusan nasionalisme inklusif6.

• 7 Sukarno, “Hanja Bangsa dan Negara Jang Menjembah Tuhan Bisa Kuat-Sentausa”, dalam Amanat Presiden S (...)

4Berpegang teguh pada prinsip ketuhanan yang tidak bisa direduksi sebagai ketuhanan umat Islam, Sukarno yakin bahwa kaum muslim abangan Jawa adalah dasar bagi nasionalisme religius yang non-eksklusif yang bisa menjangkau seluruh bangsa Indonesia7.

• 8 John Ingleson, Road to Exile. The Indonesian Nationalist Movement, 1927-1934, Singapore, ASSA South (...)
• 9 Surat-suratnya kepada Ahmad Hassan diterbitkan dalam sebuah kumpulan berjudul “Surat-Surat Islam da (...)
• 10 Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Yogyakarta, Yayasan Bung Karno, 2018, h (...)

5Beberapa organisasi – di luar aliran Marxis, yang kocar kacir setelah kegagalan pemberontakan yang dilancarkan PKI pada tahun 1925 – berkontribusi pada nasionalisme yang dilepaskan dari agama Islam. Organisasi-organisasi ini membantu terciptanya ruang politik di mana umat Katolik kemudian mendapatkan tempatnya. Yang paling penting di antaranya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan pada tahun 1927 oleh mantan anggota Perhimpoenan Indonesia (organisasi yang menghimpun para pelajar Indonesia di Belanda) yang telah kembali ke Nusantara8. Dipimpin oleh Sukarno, keberhasilan PNI berlangsung pesat dan pada akhir tahun 1929 sudah mempunyai 10.000 anggota aktif. Para pengurus PNI mengidealkan Mesir, Persia, Irak, dan khususnya Turki, yang pada tingkat tertentu telah memisahkan agama dari politik saat negara-negara itu memasuki era modern. Dilarang pada tahun 1930, partai ini melihat anggota-anggotanya tersebar ke beberapa organisasi kecil (Partai Rakyat Indonesia, Partindo, Klub Pendidikan Indonesia) yang mengklaim warisannya. Sementara itu, Sukarno, yang dijatuhi hukuman satu tahun penjara pada akhir persidangannya, mulai saat itu mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan politik Indonesia. Diasingkan antara tahun 1934 dan 1938 di Ende (Flores), ia menjalin hubungan baik dengan para misionaris Serikat Sabda Ilahi (SVD) yang menggantikan para Yesuit di pulau yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Selama di Flores, pertemuan-pertemuan yang ia lakukan serta korespondensi yang ia buat dengan Ahmad Hassan, pemimpin partai muslim Persis yang keras – di mana Sukarno mempertanyakan praktik-praktik Islamnya – merupakan kesempatan bagi Sukarno untuk merefleksikan identitas religius Indonesia9. Menurut pengakuannya sendiri, di Ende, di bawah pohon sukun yang rindang di mana ia suka bermeditasi, Sukarno merumuskan garis-garis besar lima sila (Panca Sila dalam bahasa Sansekerta) yang kelak menjadi landasan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia10. Di antara sila-sila itu, tampak adanya keinginan untuk mendirikan negara bangsa di masa depan berdasarkan sebuah “kepercayaan pada satu prinsip ketuhanan” yang terbuka pada kepercayaan-kepercayaan minoritas. Sila itu tak lain adalah terjemahan politik atas sintesis mistik Jawa kuno di mana Sukarno sendiri (yang kelak menjadi Presiden) adalah hasil persilangan dari berbagai ragam pengalaman spiritual yang ia hidupi.

• 11 Kita simak Trikoro Dharmo (1915) yang pada tahun 1918 menjadi Jong Java (Pemuda Jawa); Jong Sumatra (...)

6Berdiri kokoh di Jawa Tengah sejak tahun 1910-an berkat sekolah-sekolah mereka, para Yesuit segera menyadari bahwa karya pendidikan dan reksa rohani saja di kalangan orang Jawa tidak akan cukup. Untuk menjamin masa depan komunitas muda dan memperkuat pengaruh Gereja, mereka harus memberikan dimensi politik pada komitmen-komitmen mereka menghidupi ajaran agama Katolik. Berkaca pada Budi Utomo, sebuah perkumpulan kaum priyayi “kecil” yang membantu pemerintahan kolonial yang didirikan pada tahun 1908, sebagian besar organisasi yang berisi anak-anak muda terpelajar hanya terbatas pada motif membela kepentingan etnis dan kepentingan korporat di wilayah kolonial11. Mobilisasi politik umat Katolik di Jawa mengikuti logika yang sama. Lahir berkat antusiasme perkumpulan menyusul kebijakan Politik Etis – yang memberi ruang kepada elit pribumi untuk secara bertahap masuk ke dalam sistem kolonial – komitmen ini berhasil memanfaatkan evolusi yang terjadi di Belanda terkait dengan masuknya Belanda ke Perang Dunia I, dan penciptaan, pada tahun 1916, sebuah “Parlemen Rakyat” (Volksraad) yang berisi wakil-wakil terpilih dari kelompok-kelompok yang berbeda (yaitu, Eropa, Timur Asing dan Pribumi) serta anggota-anggota yang ditunjuk. Meski hanya murni bersifat konsultatif, Volksraad memainkan peran yang menentukan dalam keterlibatan politik orang-orang kristiani di daerah jajahan. Untuk pemilihan pertama, yang dijadwalkan pada tahun 1918, mereka terbagi dalam dua partai: kaum Protestan tergabung dalam Christelijk Ethische Partij (CEP, Partai Kristen Etis) dan kaum Katolik dalam Indische Katholieke Partij (IKP, Partai Katolik Hindia-Belanda) yang mempertahankan hubungan eratnya dengan Gereja (Katolik).

• 12 Tentang sistem bimbingan belajar yang diinisiasi oleh para Yesuit di Jawa Tengah untuk mendampingi (...)
• 13 Gerry van Klinken, “Albertus Sugiyopranoto (till 1942)”, lampiran yang tidak diterbitkan untuk dise (...)
• 14 Dipromosikan oleh J. H. Abendanon (1852-1925), direktur Departemen Pendidikan di Batavia, “bimbinga (...)
• 15 Pada bulan November 1945, saat mengingat kembali ‟perjuangan umat Katolik di Indonesia”, Kasimo men (...)
• 16 J. B. Soedarmanta, Politik Bermartabat. Biografi I.J.Kasimo, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2011, h (...)
• 17 M. P. M. Muskens, Sejarah Gereja Katolik Indonesia, vol. 4, op. cit., h. 230.

7Meskipun begitu, kedekatan para Yesuit dengan orang-orang Katolik yang baru dibaptis di Kolese Xaverius di Muntilan – yang didirikan oleh van Lith pada awal-awal tahun abad ke-20 – meyakinkan mereka bahwa perwakilan Katolik yang murni Belanda tidak akan cukup guna menyuarakan pesan Gereja dalam lingkungan politik yang sedang bertumbuh subur12. Mereka juga sadar bahwa bagi banyak murid muda mereka di Jawa, tuntutan transformasi sosial yang mendalam atas nama kesetaraan alkitabiah, telah menjadi faktor penting dalam perpindahan orang-orang Jawa ke agama yang baru ini. Albertus Soegijopranoto, yang nantinya menjadi Uskup Agung Semarang, yang akan dibicarakan lagi, misalnya, telah menanggalkan prasangka-prasangka awalnya terhadap agama Katolik, dan memandang doktrin keselamatan sebagai cara untuk menyelesaikan krisis identitas yang menjerumuskan dirinya dalam dominasi kolonial13. Para Pater Serikat Yesus memainkan peran besar dalam komitmen politik murid-muridnya: sejalan dengan cita-cita perkumpulan yang diusung para ahli etika, mereka memakai sistem “bimbingan belajar” dalam agama Katolik yang bertujuan untuk membentuk kelas pemimpin Jawa yang tercerahkan, bahkan untuk mengubah paradigma kolonial14. Para siswa di Muntilan didorong untuk membaca buku-buku sosiologi dan ekonomi yang menjadi sumber inspirasi untuk otonomi politik di Hindia Belanda15. Pater van Driessche S.J. mengajak mereka menafsirkan perintah keempat dari Sepuluh Perintah Allah (“Hormatilah Bapak dan Ibumu”) sebagai penghormatan bagi tanah air dan bangsa16. Agar suara umat Katolik pribumi didengar, para Yesuit mendorong mereka membentuk sebuah organisasi. Dua anggota Serikat yang memiliki nama keluarga sama, van Rijckevorsel, memainkan peran penting dalam mobilisasi ini. Pada tahun 1923, kedua Pater ini meminta sekitar empat puluh lulusan Kolese Xaverius untuk mendirikan Perkumpulan Katolik Jawa untuk Aksi Politik (Katholieke Javanen Vereniging voor Politieke Actie17). Didirikan sebagai cabang dari Partai Katolik Hindia Belanda di Jawa, perkumpulan muda ini dengan cepat diakui oleh pemerintah kolonial dan, sejak tahun 1924, bendahara perkumpulan tersebut, Raden Mas Soejadi Djajasepoetra, menjadi anggota Volksraad setelah ditunjuk oleh Gubernur Jenderal.

8Tokoh besar Perkumpulan Katolik Jawa adalah Ignatius Kasimo, yang lulus pada tahun 1921 dari sekolah pertanian yang bergengsi di Buitenzorg (Bogor), tempat ia melanjutkan sekolah selepas lulus dari Muntilan. Menjadi ketua Perkumpulan Katolik Jawa sejak tahun 1924, secara bertahap ia memisahkan perkumpulan itu – dengan keterlibatan para Yesuit – dari Partai Katolik Hindia-Belanda. Kesenjangan selalu melebar antara kaum muda Katolik pribumi (yang adalah pemeluk baru agama Katolik) dan para pemimpin Partai Katolik Hindia-Belanda. Kelompok pertama, yang peka terhadap persoalan sosial, sering kali bergaul dengan para pemimpin organisasi nasionalis selama masa studi mereka. Sedangkan kelompok terakhir sebagian besar adalah pemukim-pemukim sementara yang mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi perkebunan yang luar biasa. Pada tahun 1925, Perkumpulan Katolik Jawa resmi berpisah dari IKP, dan pada tahun 1927 mengadopsi nama Jawa (Pakempalan Politik Katolik Djawi, PPKD). Pada tahun 1930, sebagai bukti keinginannya untuk berkembang menjadi bangsa Indonesia, PPKD mengubah dirinya menjadi Perkoempoelan Politik Katolik Indonesia (PPKI). Tahun berikutnya, ketika Volksraad diperbarui, organisasi tersebut meminta Gubernur Jenderal untuk menunjuk salah satu pemimpinnya menjadi anggota badan tersebut. Permintaan itu diterima dan Kasimo memasuki Volksraad. Tidak lagi duduk di kelompok IKP, ia menjadi satu-satunya wakil umat Katolik Indonesia hingga pembubaran Volksraad, setelah invasi Jepang tahun 1942.

• 18 Mengenai pemikiran politik nasionalisme aristokrat ini, lihat Romain Bertrand, État colonial, noble (...)

10Hingga awal tahun 1930-an, elite Katolik di Jawa sangat setuju dengan pemahaman kristiani tentang perkumpulan sebagaimana dipromosikan oleh para penjajah. Ajaran sosial Gereja – yang ensiklik terpentingnya adalah Rerum Novarum (1891) dan Quadragesimo Anno (1931) berbicara tentang visi kemajuan Katolik, yang berisi kecurigaan terhadap modernitas politik dan pembelaan atas visi masyarakat yang paternalistik dan korporatis – memiliki banyak pengaruh di antara para Yesuit yang hadir di Hindia Belanda. Melalui ajaran-ajaran mereka dan bacaan-bacaan yang mereka anjurkan kepada murid-muridnya, mereka berkontribusi dalam penyebarannya di kalangan pemuda terpelajar. Prinsip pengakuan pada hierarki alamiah yang dipertahankan oleh Gereja sangat sejalan dengan cita-cita kaum priyayi baru, di mana orang-orang yang baru pindah agama ini merasa dekat dengannya. Bertentangan dengan revolusi sosial yang cenderung mempertanyakan kepentingan kelas di mana mereka berada, para pendukung kebangkitan Jawa sangat ingin menyaksikan pemerintahan aristokrasi terpelajar yang tahu bagaimana memanfaatkan tradisi sebagai sumber keharmonisan yang diperlukan bagi penataan masyarakat. Para pemikir nasionalisme aristokrat, seperti Raden Sutomo (1888-1938), Raden Supomo (1903-1958) atau Raden Mas Noto Suroto (1888-1951), mengusung visi tatanan sosial yang tidak setara, yang menurut mereka menjadi satu-satunya jaminan bagi keseimbangan mikrokosmos dan makrokosmos¹⁸. Para pemimpin Katolik di Jawa menemukan bahwa paternalisme yang terkandung di dalam doktrin sosial yang otoriter ini bisa menjadi pembenaran kristiani bagi usulan nasionalisme aristokrat.

• 19 Gerry van Klinken, 5 Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen, LKiS, 2010. (te (...)

11Seperti Noto Suroto, Soegijopranoto dengan mudah menyepakati aristo-demokrasi, rezim yang proses emansipasinya dilakukan secara bertahap, di bawah otoritas negara kolonial, dan dilaksanakan oleh kaum “bangsawan” terpelajar, bukan dalam arti keturunan19. Yang berbeda hanyalah justifikasi akhir atas proyek politik ini: di satu sisi, ideal persatuan antara dunia dalam dan dunia luar (persatuan kawula-gusti) dalam sebuah “negara integralis” yang diusulkan Raden Supomo, di sisi lain, harapan terpenuhinya rencana Tuhan dalam bidang politik di muka bumi, bagi kalangan umat Katolik.

• 20 Dikutip dalam J. B. Soedarmanta, Politik Bermartabat Biografi I. J. Kasimo, op. cit., h. 75.
• 21 “Petisi Soetardjo” disetujui oleh Volksraad dengan suara 26 versus 20. Meskipun dianggap hanya suam (...)

12Pada mulanya, impian akan masyarakat organik Jawa yang muncul dari inspirasi kristiani, yang di dalamnya modernitas diawasi secara ketat, dapat menyesuaikan dirinya dengan sempurna di bawah pengawasan saudara tua Belanda dan para misionarisnya. Ancaman bahaya komunis dan ancaman agitasi kelompok revolusioner membuat para Yesuit membatasi Perkumpulan Politik Katolik Jawa bergerak di pinggiran gerakan nasionalis. Namun krisis pada tahun 1930-an menumbuhkan rasa ketidakadilan yang semakin parah dalam konteks pakta kolonial. Terimbas dampak keras kontraksi pasar dunia, nilai ekspor koloni Belanda antara tahun 1929 dan 1932 tinggal seperlima dari sebelumnya. Menghadapi krisis seperti ini, Belanda mundur kembali ke sifat-sifat egois mereka sebagai penguasa kolonial. Situasi ini memperjelas bahwa cita-cita perkumpulan yang dijalankan Belanda dalam kerangka kebijakan etis selama ini hanyalah ilusi. Orang-orang Belanda terpaksa melakukan penyesuaian produksi – dengan menutup ribuan hektar perkebunan – demi menjaga kepentingan orang-orang Belanda di Hindia-Belanda. Kemunduran ini justru menyingkapkan cita-cita dari periode sebelumnya, dan kemunduran ini didukung oleh Partai Katolik Hindia-Belanda (IKP). Situasi ini memaksa para pemimpin Katolik di Jawa bereaksi. Pada bulan Januari 1932, Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI) ikut serta dalam Kongres Indonesia Raya yang diselenggarakan oleh Raden Sutomo. Pada bulan Juli tahun yang sama, dalam salah satu pidato pertamanya di Volksraad, Kasimo secara sepintas mengingatkan bahwa dominasi Belanda atas Hindia Belanda berkaitan dengan kewajiban Hindia Belanda untuk membantu pembentukan “bangsa Indonesia” di mana “keberagaman kelompok etnis nantinya akan memerintah dirinya sendiri20”. Meski ucapan ini sama sekali tidak berbahaya bila dibandingkan dengan tuntutan-tuntutan keras kaum nasionalis Indonesia, pidato ini menimbulkan kegemparan di kalangan masyarakat Eropa karena teks Kasimo telah dibaca dan disetujui oleh Vikaris Apostolik Batavia, Mgr. van Velsen. Pada tahun 1936, saat membubuhkan tanda tangannya untuk ‟petisi Soetardjo” yang menuntut diadakannya konferensi guna menyiapkan kedaulatan Hindia Belanda, ia memohon di hadapan Volksraad untuk mengenang Franciscus van Lith, yang meninggal sepuluh tahun sebelumnya21.

• 22 Komisi ini (Commissie tot Herziening van de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië) terdiri dari 2 (...)
• 23 Franciscus van Lith, S.J., De Politiek van Nederland ten opzichte van Nederlandsch-Indïe, (Politik (...)
• 24 Sebuah kecaman terhadap kebijakan kolonial dibandingkan kebijakan etis yang dianut oleh sebagian um (...)

13Pelopor misi Yesuit di Jawa, van Lith memasuki kancah politik pada tahun 1918, saat ia ditunjuk sebagai wakil Gereja Katolik dalam ‟Komisi Revisi Konstitusi Hindia Belanda”, yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal van Limburg-Stirum, atas permintaan Volksraad yang baru terpilih22. Ia mengusulkan suatu proyek yang berani di mana majelis pertama (“Majelis Kepentingan, Belangenkamer”), yang mayoritas berisi orang Belanda, hendaknya menunjukkan kepada orang-orang Indonesia, yang merupakan mayoritas di majelis kedua (“Majelis Rakyat, Volkskamer”) bagaimana membuat keputusan dan menjalankan negara secara demokratis. Yesuit ini berharap, lewat paternalisme yang secara implisit ada dalam proposal ini, dapat mendorong kerja sama antara orang pribumi dengan orang-orang Belanda yang ada di Hindia Belanda dalam rangka mempersiapkan otonomi bangsa Indonesia. Rancangan yang berani ini sayangnya tidak dimuat dalam laporan akhir Komisi tersebut pada tahun 1920. Laporan akhir pun dengan cepat terkubur setelah Gubernur Jenderal van Limburg-Stirum, seorang ahli etika, digantikan oleh D. Fock yang konservatif. Ide-ide van Lith tidak tersebar keluar. Akhirnya, saat tinggal di Belanda antara tahun 1920 dan 1924, van Lith memutuskan untuk menerbitkannya. Misionaris ini menerbitkannya dalam dua edisi majalah Yesuit Studien (“Studi”) secara berturut-turut, pada bulan Oktober dan November 1922. Apa yang ditulis merupakan wasiat politiknya. Dikumpulkan dalam sebuah pamflet kecil beberapa bulan kemudian, kedua artikel ini mendapat gema yang cukup luas23. Dengan kebebasan bicara dan nada provokatifnya, Yesuit ini menggambarkan tiga abad penjajahan Belanda hingga awal abad ke-20 di Hinda Belanda sebagai “relasi antara penindas-tertindas” 24. Penyamaan agama kristiani dengan kekuasaan kolonial telah sangat mencoreng citra agama ini di Nusantara. Untuk itu, ia mengajak umat Katolik Belanda (di wilayah jajahan maupun di Belanda sendiri) untuk menyadari situasi ini, dan mulai melompat melakukan sesuatu, misalnya, membentuk pemerintahan otonom yang kontur kelembagaannya telah ia tuliskan dalam proposalnya. Sadar bahwa sulit sekali meyakinkan rekan-rekan seagamanya tentang urgensi situasi ini, van Lith menggunakan nada profetik dan mengumumkan akan segera berakhirnya penjajahan:

• 26 Ibid.

15Mudah dibayangkan keributan yang muncul akibat pernyataan imam nasionalis seperti ini yang tentu saja jauh melampaui tuntutan umat Katolik pribumi. Di antara para misionaris, reaksi yang muncul adalah terombang-ambing antara rasa malu dan permusuhan. Vikaris Apostolik Batavia yang baru, seorang Yesuit bernama Antonius van Velsen (1924-1933) yang harus menangani masalah ini segera setelah pengangkatannya, sudah memiliki sejarah perselisihan dengan van Lith selama beberapa tahun. Mencela secara terselubung, kemurahan hati yang selama ini diterima van Lith, van Velsen menuntut supaya semua tulisan mantan misionaris Muntilan ini disensor, serta menggarisbawahi artikel-artikel politik yang diterbitkan beberapa bulan sebelumnya sebagai “buruk bagi orang Eropa dan pribumi”. Ia menyatakan “gemetar membayangkan akan melihatnya kembali” ke Jawa²⁶.

• 27 Franciscus van Lith, De Politiek van Nederland ten opzichte van Nederlandsch-indïe, op. cit., h. 34 (...)
• 28 Adolf Heuken, 150 Tahun Serikat Jesus Berkarya di Indonesia, Jakarta, Cipta Loka Caraka, 2009, h. 2 (...)
• 29 Sukarno, Indonesia Menggugat, pidato pembelaan yang disampaikan di hadapan pengadilan di Bandung ha (...)
• 30 Pada tahun 2016, Franciscus van Lith adalah salah satu penerima Penghargaan Kebudayaan Indonesia ya (...)

16Persetujuan Roma atas kepulangan van Lith ke Hindia Belanda, meski ditentang oleh Vikaris Apostolik serta dibarengi kekhawatiran pemerintah kolonial, merupakan bagian dari evolusi teologis dalam bidang misiologi yang lebih besar, di mana Serikat Yesus memainkan peranan penting. Dengan menegaskan dalam pamfletnya bahwa “di dalam Gereja Kristus tidak ada lagi orang Yahudi, Romawi, Yunani, dan oleh karena itu tidak ada orang Belanda atau Jawa” 27, misionaris Muntilan ini mengusulkan sebuah ajaran mengenai Gereja yang bersifat “supranasional” sebagaimana telah ditegaskan sejak Perang Dunia I oleh Paus Benediktus XV dan Paus Pius XI (Rerum Ecclesiæ, 1926). Ajaran ini memberi dasar yang kokoh bagi kritik kaum Katolik terhadap praktik imperialisme yang disuburkan oleh nasionalisme Eropa. Tuntutan penuh desakan dari van Lith – yang pemikirannya mulai berpengaruh setelah kematiannya pada tahun 1926 – menjadi tawaran alternatif menarik di depan transisi yang lembut dan serba ragu-ragu sebagaimana dipromosikan oleh hierarki Gereja Katolik. Berkat dukungan tokoh-tokoh utama gerakan anti-kolonial di Hindia Belanda, misionaris ini menjadi ikon politik bagi umat Katolik pribumi yang selama ini mengharapkan pengakuan dari kaum gerakan nasionalis. Pada saat van Lith hendak meninggalkan Belanda, beberapa tokoh Perhimpoenan Indonesia (Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo, Darmawan dan Nazir Pamuntjak), perkumpulan mahasiswa yang sangat berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan, ikut serta dalam resepsi kecil perpisahan dengannya. Mereka mengatakan bahwa van Lith, ‟kembali ke tanah airnya”28. Yang lebih luar biasa lagi: pada tahun 1930, dalam persidangannya di Bandung, Sukarno mengutip panjang lebar sebanyak dua kali brosur tulisan Yesuit yang digambarkannya sebagai “orang alim yang tulus hati” 29. Lewat pledoi panjang calon proklamator kemerdekaan inilah Fransiscus van Lith menjadi salah satu dari sedikit orang Belanda yang bergabung dalam jajaran pahlawan kaum nasionalis30.

• 31 Penggunaan istilah hijrah oleh seorang Yesuit, A. Budi Susanto, yang sering digunakan oleh penulis (...)

20Revolusi tahun 1945, dengan nuansa marxis serta ekses gerakan para pemuda, jelas tidak sejalan dengan romantisme aristokrat yang, sebelum perang, memupuk hasratnya untuk melihat renaisans Jawa. Awalnya, dari kebutuhan untuk melindungi umat Katolik di keuskupannya dari bentrokan antara milisi Republik dengan tentara Jepang (yang tetap berada di Semarang hingga bulan Oktober) dan kemudian dari bentrokan dengan pasukan sekutu yang menggantikannya, Soegijopranoto mengukuhkan dirinya sebagai mediator yang handal pada masa pendudukan Jepang. Setelah pelantikan pemerintahan Republik di Yogyakarta pada bulan Januari 1946, ia menjalin kontak yang berguna dengan beberapa anggota pemerintahan. Pada awal tahun 1947, kedatangan pasukan Belanda ke Semarang untuk menggantikan tentara sekutu, memaksa Soegijapranata mengambil keputusan-keputusan yang menentukan masa depan agama Katolik Indonesia. Pada pertengahan bulan Februari ia meninggalkan tahta keuskupannya di Semarang untuk pergi ke Yogyakarta. Sikap Soegijopranoto yang memihak Republik dengan berpindah tempat (hijrah) ke Yogyakarta digambarkan dalam literatur Yesuit sebagai momen penting dalam sejarah umat Katolik Indonesia³¹. Bagi uskup pribumi muda itu, meninggalkan kota Semarang yang “Eropa”, di mana, perlu diingat, kedudukan vikariat apostoliknya didirikan di situ untuk menghindari persinggungan dengan kedaulatan Muslim di kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah, secara simbolis berarti memutus hubungan dengan dunia kolonial. Setelah penyesuaian administratif yang diperlukan tuntas dikerjakan (Pater Djajasepoetra menjadi Vikaris Semarang dan wakil pemimpin misi untuk wilayah yang dikuasai Republik, sementara Pastor P. L. Ingen-Housz menjadi vikaris untuk wilayah yang dikuasai tentara Belanda), Serikat Yesus menyetujui rancangan Soegijopranoto ini dengan baik. Di Yogyakarta, para Yesuit (termasuk yang berkebangsaan Belanda) mendapatkan kembali kebebasan seperti yang mereka nikmati sebelum perang.

• 32 Karel Steenbrink, Catholics in Independent Indonesia: 1945-2010, Leiden-Boston, Brill, 2015, h. 47.

21Apa yang dilakukan Soegijopranoto berkontribusi pada pengakuan – yang awalnya tidak resmi – Negara Vatikan terhadap Republik yang baru. Pada bulan Juli 1947, Roma mengangkat Mgr. de Jonghe Dardoye, berkebangsaan Belgia, sebagai Nuntius Apostolik di Jakarta. Hal ini tentu sangat mengecewakan Belanda yang sangat berharap bahwa orang Belandalah yang diangkat untuk jabatan ini32. Prelatus tersebut beberapa kali mengunjungi wilayah Republik Indonesia dan bahkan menjadi tamu kehormatan pada jamuan makan malam yang diadakan oleh Sukarno pada bulan Mei 1948. Meski pengakuan resmi Republik Indonesia oleh Vatikan hanya terjadi setelah penyerahan kedaulatan pada bulan Desember 1949, kehadiran de Jonghe menyadarkan pemerintah kolonial bahwa soal kemerdekaan hanya tinggal menunggu waktu.

• 33 Ia ditunjuk menjadi Kepala Dinas Pertanian di Surakarta. Bdk. J. B. Soedarmanta, Politik Bermartaba (...)

22Meski bisa dikatakan penuh keberanian, tindakan Vikaris Apostolik Semarang tetap terkendala oleh beban hierarki gerejawi yang tidak dapat ia hindari. Dalam kesulitan seperti itu, peran I. J. Kasimo, pewaris besar van Lith lainnya, adalah membantu politik konversi umat Katolik untuk terlibat dalam gerakan kaum nasionalis. Mantan ketua Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI) itu perlahan-lahan meninggalkan kehati-hatiannya pada gerakan revolusioner yang bertentangan dengan prinsip ‟evolusionisme” – menurut istilah yang diciptakan pada tahun 1930-an – yang ia pegang sebagai bagian kelompok katolik yang sosial ini. Pasca kemerdekaan, ia diangkat oleh Sukarno untuk duduk di Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi sebagai parlemen. Seperti banyak orang katolik terpelajar yang dengan mudah masuk di kalangan militer atau kementerian, keterampilan Kasimo sebagai insinyur pertanian menjadikan ia ditunjuk sebagai Menteri Pertanian, dan ini merupakan representasi penting bagi agama Katolik di pemerintahan33. Setelah cukup lama ragu-ragu, sistem partai presidensial yang tunggal ditinggalkan pada awal November 1945, sehingga partai-partai politik kemudian mulai terbentuk. Kasimo kemudian mengadakan Kongres pada awal bulan Desember di Solo, di mana Persatuan Politik Katolik Indonesia mengubah dirinya menjadi Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI). Penggunaan kata Republik di sini sebenarnya ujud keterlibatan penuh waspada pada perjuangan kaum revolusioner. Selama lebih dari setahun, Kasimo berusaha mengambil jarak dari revolusi yang kacau ini.

• 34 Kasimo terkejut dengan sambutan yang sangat dingin dari rekan seagamanya yang berasal dari Belanda (...)
• 35 Tim Wartawan Kompas, I. J. Kasimo, Hidup dan Perjuangannya, Jakarta, Gramedia untuk Yayasan Kasimo, (...)
• 36 Mengenai pertemuan ini, lihat Jan Bank, Katolik di Masa Revolusi Indonesia, op. cit., h. 550-551.
• 37 Karel Steenbrink, Catholics in Independent Indonesia: 1945-2010, op. cit., h. 160.

23Pada bulan April 1947, Sjahrir menawari Kasimo untuk bergabung dengan tim yang bertugas melakukan perundingan dengan bekas penguasa kolonial. Sampai saat itu, satu-satunya orang Kristen yang menjadi anggota tim adalah Leimena yang beragama Protestan. Menyadari pengaruh politis Partai Rakyat Katolik Belanda (Katholieke Volkspartij, KVP), Perdana Menteri Sjahrir berharap Kasimo dapat mempengaruhi wakil-wakil dari KVP tersebut. Namun upaya ini mendapat tanggapan dingin dari Max van Poll, delegasi KVP, yang yakin bahwa partainya mengemban misi ilahi untuk meneruskan kehadiran Belanda di Hindia Belanda34. Dikritik karena strategi diplomasinya, serta tidak mampu melonggarkan blokade Belanda, pemerintahan Sjahrir akhirnya digulingkan pada awal Juli 1947. Amir Sjarifuddin, Perdana Menteri baru kemudian mengangkat Kasimo ke jabatan Menteri Muda Kemakmuran (yang mencakup pertanian, perdagangan dan industri). Jabatan ini mengawali karir pelayanan yang panjang yang menempatkan pemimpin Katolik tersebut ke dalam lingkaran kecil elit kaum republikan. Pengalaman pertama di pemerintahan ini membawa Kasimo lebih dekat dengan para pemimpin politik Islam yang paling pragmatis. Tetap teguh dalam sikap anti-komunismenya – yang merupakan elemen penting bagi kolaborasi jangka panjang dengan Partai Masyumi yang muslim – Kasimo memimpin Partai Katolik untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah aksi polisional Belanda pertama pada bulan Juli 1947, ia merancang sebuah kerangka hukum – yang tampak terlalu kompleks – yang menurutnya paling pas untuk menjustifikasi perjuangan kemerdekaan35. Bagi Kasimo yang konservatif dan legalistik, langkah teoretis seperti ini tidak dapat dihindari. Berbekal pedoman yang kokoh ini, ia kemudian menolak semua permintaan yang diajukan kepadanya oleh Carl Romme, pemimpin Katholieke Volkspartij, saat ia berkunjung ke Indonesia pada bulan Juni 194836. Itu sebabnya Kasimo dianggap oleh pemerintah Belanda sebagai seorang ‟nasionalis yang tegas dan tidak kenal kompromi”. Upaya Uskup Willekens, melalui Soegijopranoto, untuk mencoba meyakinkan Kasimo agar ‟meninggalkan nasionalisme ekstremisnya” dan ‟bekerja sama dengan Partai Katolik Belanda demi keselamatan posisi kaum Katolik”37 pun tidak berhasil.

• 38 J. B. Soedarmanta, Politik Bermartabat: Biografi I. J. Kasimo, op. cit., h. 142-152.

24Selama “Revolusi Fisik”, meski sudah melakukan diplomasi agresif, hal ini tidak dengan sendirinya menjamin bahwa pemimpin Katolik mendapatkan tempat yang istimewa di Republik yang muda. Dalam hal ini, “operasi polisional Belanda kedua”, di mana pasukan Belanda sekali lagi menyerbu wilayah Republik pada pertengahan Desember 1948, menjadi episode penting bagi Kasimo, mirip dengan apa yang dilakukan Soegijopranoto saat memilih pindah ke Yogyakarta. Berada di Solo pada saat serangan terjadi, sebagai Menteri Persediaan Makanan Rakyat, saat itu Kasimo adalah salah satu dari sedikit anggota pemerintah yang tidak ditangkap. Setelah pelarian yang luar biasa – mobil yang ia naiki bersama Menteri Kehakiman diberondong oleh pesawat terbang Belanda dan pers mengumumkan kematian mereka – ia berhasil mencapai daerah pegunungan terpencil, di sebelah timur Surakarta. Di sana, ia ikut serta, bersama beberapa menteri lain yang masih hidup, dalam pembentukan pemerintahan darurat di bawah kepemimpinan Soekiman Wirjosandjojo. Setelah mengetahui bahwa Sjafruddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran) telah mengambil inisiatif serupa di Sumatera, kelompok kecil tersebut memutuskan untuk mendukung otoritas Menteri Kemakmuran dan menyatakan diri mereka sebagai Komisariat Pemerintah Pusat untuk Pulau Jawa. Namun Kolonel A. H. Nasution, Wakil Kepala Staf tentara Republik, setelah menempatkan seluruh Pulau Jawa di bawah komandonya, menyatakan bahwa peran Komisariat Pusat ini hanya sebatas melegitimasi aksi gerilya yang dilakukan oleh tentara Republik yang saat itu dalam posisi terkepung di mana-mana. Setelah Soekiman kembali ke Yogyakarta – tentu saja ia jengkel dengan sedikitnya peran yang diberikan Nasution kepadanya – Kasimolah yang mewarisi kepemimpinan formal Komisariat. Selama enam bulan, ia melakukan perjalanan, paling sering dengan berjalan kaki, ke daerah-daerah terpencil yang masih dikuasai Republik, untuk mengatur pasokan logistik bagi pasukan dan mewakili pemerintah di depan masyarakat sipil38. Pengalaman gerilya ini membuat Kasimo dihargai dan menjadi sahabat Kolonel Nasution – yang kemudian menjadi Kepala Staf pada tahun 1950. Kasimo mendapat tempat khusus dalam ingatan Republik yang sedang berperang. Tanggal 30 Juli 1949, setelah perjanjian Roem-Van Royen memerintahkan penarikan pasukan Belanda, Kasimo kembali ke Yogyakarta dengan penuh kemenangan.

• 39 Di Manado, Pendirian Masjarakat Katolik; di Makassar, Partai Rakyat Katolik Seluruh Indonesia dan o (...)

25Pada tanggal 7 Agustus hingga 12 Desember 1949, beberapa minggu sebelum penyerahan resmi kedaulatan wilayah bekas Hindia Belanda – kecuali Papua Barat – dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), diadakan Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia (KUKSI) yang pertama di Yogyakarta. Kehadiran Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sultan Yogyakarta serta Pangeran Paku Alam VIII dalam pertemuan ini mengukuhkan pengakuan politik bagi umat Katolik di negara baru tersebut. Tokoh menonjol dalam kongres ini, Kasimo, dalam kesempatan ini menggalang dan menyatukan seluruh organisasi Katolik yang didirikan di tahun-tahun sebelumnya di berbagai wilayah yang dikuasai Belanda39. Semua bergabung dengan PKRI, dan pada kesempatan itu berganti nama menjadi Partai Katolik. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh Republik yang muda, di mana negara-negara federasi lainnya pada bulan-bulan berikutnya menyatu pada Republik, agama Katolik di Jawa menunjukkan legitimasinya sebagai wakil bagi seluruh umat Katolik di seluruh wilayah Indonesia setelah empat tahun perjuangan.

• 40 Mujiburrahman, Feeling Threatened. Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order, Amsterdam, (...)

26Berbeda dengan kebanyakan rekan mereka yang berasal dari Belanda, sebagian besar pemimpin Katolik di Jawa mengikuti contoh Soegijopranoto dan Kasimo dalam meyakini pentingnya melibatkan diri dalam proyek negara-bangsa yang digariskan oleh nasionalisme Sukarno. Untuk itu, mereka harus melepaskan ilusi ganda yang berasal dari pemikiran Van Lith: yaitu pendirian sebuah Republik Jawa yang di dalamnya Islam secara bertahap akan terhapus atau setidaknya direduksi menjadi sisa budaya yang samar-samar. Keberpihakan mereka pada Pancasila didasarkan pada harapan yang lebih masuk akal bahwa Islam akan mengakui status resmi agama Katolik. Dengan semangat inilah mereka menerima, meski awalnya enggan, pembentukan Kementerian Agama. Permintaan yang berasal dari organisasi-organisasi Islam ini pada awalnya ditolak pada awal-awal kemerdekaan. Namun beberapa bulan kemudian, permintaan ini akhirnya dikabulkan oleh pemerintah⁴⁰. Untuk menjaga aliansi suci guna mencegah kembalinya bekas penjajah, sebuah portofolio baru diciptakan pada awal Januari 1946, saat pemerintahan dilantik di Yogyakarta. Kementerian baru ini dipercayakan kepada Muhammad Rasjidi, seorang tokoh Masyumi yang memiliki hubungan baik dengan Soegijopranoto sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kebijakannya yang terbuka – dan subsidi yang disalurkan – berhasil menghapus prasangka-prasangka umat Kristiani: pada awalnya kementerian ini secara eksklusif ditujukan untuk urusan Muslim, namun pada bulan November 1946, kementerian menciptakan dua departemen baru di dalamnya untuk menangani urusan Protestan dan Katolik.

• 41 J. Groenewoud SJ, ‟Gerejaku Bahasaku”, dalam A. Budi Susanto S.J. (ed.) Harta dan Surga, Peziarahan (...)
• 42 ‟Upaya-upaya yang sudah diketahui sangat terbatas sifatnya”. Surat dari superior missionis Jawa, Pa (...)
• 43 Surat dari de Quay kepada Superior Jenderal, tanggal 12 Februari 1949, bdk. Arsip Yesuit di Roma.
• 44 ‟Notulae consultationis magnae habitae in Semarang”, 11-16 Februari 1952, bdk. Arsip Yesuit di Sema (...)

27Perkembangan besar lainnya yang mendukung terpeliharanya pengaruh Yesuit di Republik yang baru tampak dalam penggunaan bahasa Indonesia, dan ditinggalkannya bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah mereka dan sebagai lingua franca Serikat. Sampai era Perang Dunia II, formasi para Yesuit – selain menggunakan bahasa Latin – dilakukan dalam bahasa Belanda. Para calon asal Jawa yang hendak bergabung ke Novisiat Girisonta diharuskan lulus dari Hollandsch-Inlandsche Schools (HIS)41. Selama konflik dengan Republik, peran bahasa Inggris sempat dibicarakan. Pada bulan Agustus 1948, superior misi de Quay, untuk pertama kalinya menyinggung soal bahasa Inggris dengan memperingatkan bahwa penerapan bahasa ini ‟akan memerlukan upaya yang besar, mirip saat Belanda membuka bahasa Belanda kepada penduduk asli di era sebelum perang”42. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Februari 1949, ia merekomendasikan pengiriman misionaris berbahasa Inggris, jika mungkin berkebangsaan Amerika Serikat43. Namun pada saat yang sama, sebagian dari anggota Serikat telah menyadari hal yang sudah jelas: didorong oleh hasrat nasionalis, bahasa Indonesia akhirnya menang. Pada tahun 1952, diberlakukan peraturan ketat yang mengatur pembelajaran bahasa Indonesia (selain bahasa Jawa) bagi semua pendatang baru. Bagi para Pater yang sudah ada di Indonesia, sebuah sekolah khusus didirikan di Tangerang, di pinggiran kota Jakarta, agar mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka dalam soal bahasa. Adapun mereka yang dianggap kurang mampu belajar atau dianggap kurang memiliki minat untuk menguasai bahasa nasional (Indonesia), tanpa ragu-ragu diputuskan untuk memulangkan mereka ke Belanda44.

• 45 ‟Kita Membangun”, presentasi Majalah Basis, Oktober 1951.

28Di luar pendidikan, pencapaian besar Serikat dalam hal pengaruh intelektual dan budaya tampak dalam penerbitan majalah bulanan Basis, yang didirikan oleh para Yesuit pada tahun 1951 di Yogyakarta. Terinspirasi oleh terbitan rekan-rekan mereka yang berasal dari Belanda, Studien (‟Studi”), sejak terbitan pertamanya Basis mengisyaratkan ambisi yang lebih luas: berpartisipasi dalam penyelesaian masalah, ‟yang sebelumnya diselesaikan oleh pihak lain” yang kini harus diambil alih oleh bangsa yang muda ini. Untuk memberi pencerahan yang nyata kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab di berbagai bidang (sosial, pendidikan, keluarga, kesehatan, sejarah, sastra, dan lain-lain), ‟majalah bulanan kebudayan umum” ini bertugas memberikan pencerahan atas ragam perdebatan yang muncul berdasarkan pada “fondasi – landasan – yang merupakan kesatuan, mendalam dan terakhir – yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta dan memberikan tujuan spesifik pada segala sesuatu yang ada”45. Majalah ini pertama kali dinahkodai selama dua tahun oleh Piet Zoetmulder, seorang Yesuit Belanda, spesialis agama Hindu dan Jawa Kuno yang diakui kepakarannya. Pada tahun 1953, filsuf Indonesia Nicolaus Driyarkara menggantikannya dan memberi majalah tersebut peran yang menentukan dalam penafsiran Pancasila. Driyarkara menjadi penafsir Pancasila yang diakui oleh berbagai kalangan nasionalis.

• 46 F.X. Danuwinata SJ, ‟Kata Pengantar”, dalam Dr. A. Sudiarja (ed.), Karya Lengkap Driyarkara, Jakart (...)

29Lahir pada tahun 1913 dari keluarga sederhana di daerah Pegunungan Menoreh, dekat Purworejo (Jawa Tengah), orang Jawa ini bergabung dengan Serikat Yesus pada tahun 1935. Ditahbiskan menjadi imam pada bulan Januari 1947 oleh Soegijopranoto, Driyarkara mengikuti Soegijopranoto selama beberapa bulan dalam “hijrah republiknya”. Driyarkara kemudian berangkat ke Eropa untuk belajar teologi di Maastricht. Pada tahun 1948 ia masuk ke Universitas Gregoriana di Roma di mana ia menulis disertasi doktoral tentang filsuf Perancis, seorang Oratorian dan teolog bernama Nicolas Malebranche (1638-1715). Ironi sejarah, metafisika Malebranche yang menegaskan peran Tuhan sebagai satu prinsip justru menjadi objek kritikan keras para Yesuit. Sekembalinya di Indonesia pada tahun 1952, ia menjadi pengajar filsafat di Yogyakarta, kemudian ia menjadi direktur Sanata Dharma ketika lembaga itu didirikan pada tahun 1955. Driyarkara adalah pemikir besar Yesuit pertama yang lahir di Indonesia. Tumbuh besar dari inspirasi tulisan para pemikir besar Katolik zaman itu (para Yesuit seperti Daniélou, de Lubac dan Rahner, filsuf Gabriel Marcel, tokoh eksistensialisme kristiani) namun juga akrab dengan pemikiran tokoh-tokoh nasionalis Indonesia (Sukarno, Hatta, Yamin, Abdulgani) dan sastra Jawa klasik, Driyarkara adalah salah satu arsitek utama konversi para Yesuit ke arah nasionalisme Katolik yang penuh ide baru serta bebas dari kompleks kolonial46. Saat bergabung dengan Basis, tidak lama setelah majalah tersebut didirikan (artikel pertama Basis terbit pada bulan Februari 1952), Driyarkara tanpa banyak kesulitan masuk ke garis editorial yang sangat nasionalis sehingga pembaca yang kurang begitu paham akan sulit membayangkan bahwa pemimpin Majalah Basis adalah orang Belanda – atau setidaknya mantan orang Belanda yang telah menjadi orang Indonesia.

• 47 Rahmat Soebagya, ‟Pantjasila Manusia dan Masjarakat”, Basis, Agustus 1952.
• 48 Rahmat Soebagya, ‟Pantjasila Nama dan Artinya, Suatu Usaha Menetapkan Batas-Batasnya”, Basis, Juni (...)

30Nasionalisme majalah Basis bertumpu terutama pada cara tafsir yang seringkali sangat positif terhadap Pancasila. Sebagaimana Rahmat Soebagya, nama samaran Pater Jan Bakker, para Yesuit pada umumnya sangat antusias dengan landasan doktrinal Republik muda ini. Di mata mereka, Pancasila merangkumi kebajikan-kebajikan yang luar biasa, misalnya, “memungkinkan setiap orang membebaskan diri mereka sendiri dan mencapai semacam kesempurnaan (kasempurnan)”, hingga “membawa kemanusiaan setinggi mungkin” atau bahkan “menjadi benteng melawan totaliterisme”47. Pancasila, jelas Rahmat Soebagya dalam artikel lain, hendaknya dipahami bukan sebagai konsepsi politik, melainkan sebagai “hasil renungan jiwa Indonesia yang terdalam”48. Yesuit ini, seperti rekan-rekan lainnya, menekankan kesatuan (keutuhan) dari lima prinsip yang ada di Pancasila sambil menunjukkan letak sentral prinsip pertama, yaitu kepercayaan pada Tuhan yang Esa. Dengan memusatkan perhatian pada Pancasila, pada tahun pertamanya Basis menerbitkan tidak kurang dari tiga belas artikel tentang Pancasila. Dengan demikian Basis berkontribusi menjadikan dirinya sebagai alma mater bagi segala refleksi mengenai jati diri Indonesia. Meski kecepatan penerbitan agak melambat pada tahun-tahun berikutnya, sebagian besar kontribusi yang berhubungan dengan isu-isu ekonomi, sosial dan tentu saja agama terus dibuat secara teratur menggunakan latar belakang ideologi nasional. Bagaimana para Yesuit memandang dan menggunakan Pancasila? Ada tiga tipe utama yang dapat dibedakan, meski ketiganya membentuk satu sistem yang koheren.

• 49 N. Driyarkara, “Filsafat Kehidupan Negara”, Basis, Maret 1957.

31Yang pertama, merengkuh kelima prinsip sebagai satu kesatuan. Cara ini untuk mengingatkan orang tentang pentingnya pembentukan bangsa. Tema ini berkali-kali muncul saat terjadi berbagai krisis politik – dan selama periode ini ada banyak krisis. Cara ini menjadikan para anggota Serikat sebagai salah satu penjaga “hasrat hidup bersama” yang menjadi tema kesayangan para bapak bangsa yang tanpa ragu mengutip langsung Ernest Renan. Salah satu ujud paling berhasil tentu saja adalah artikel yang diterbitkan Driyarkara pada awal tahun 1957 ketika negara ini mulai terpecah belah akibat serangan pertama yang dilakukan Sukarno terhadap demokrasi parlementer. Dengan gayanya yang unik, Yesuit ini membuat permainan kata dan menempel tambahan-tambahan kata guna mencoba meyakinkan rekan senegaranya supaya tetap bersatu dalam negara yang menyatukan mereka. Setiap orang, jelasnya, harus sadar akan pentingnya menjadi milik negara (dalam proses penegaraan), setiap orang mesti berusaha “menjadi negara” (menegara) dan “menjadikan negara sebuah negara” (menegarakan)49. Tindakan kolektif ini mengandaikan adanya dialog antara manusia tetapi juga dengan alam semesta. Tanpa merujuk langsung pada keyakinan Katoliknya, dengan singgungan yang jelas pada kosmologi Jawa dan cita-cita harmoni, Driyarkara mengacu pada Pancasila, sebuah filosofi tentang kodrat manusia dan kerangka yang mutlak bagi tiap bentuk refleksi tentang hidup bersama.

• 50 F. S. ‟Tuhan dan Politik”, Basis, Tahun Kesepuluh, Oktober 1960 – September 1961, h. 97–100.
• 51 Rahmat Soebagya, ‟Pantjasila Nama dan Artinya, Suatu Usaha Menetapkan Batas-Batasnya”, Basis, Juni (...)
• 52 Rahmat Soebagya, ‟Pantjasila, Negara dan Perikemanusiaan”, Basis, Juli 1952.
• 53 Ibid. Tabel perbandingan lainnya yang serupa diterbitkan sebulan kemudian, di Basis, kali ini untuk (...)

32Untuk cara yang kedua, para Yesuit memakai Pancasila demi untuk melepaskan Indonesia dari konfrontasi sempit antara kapitalisme dan komunisme. Di sini, ada dua tantangan: di satu sisi, menjauhkan diri dari liberalisme Barat dengan materialismenya, sehingga artinya juga menjauhkan diri dari warisan kolonial; dan di sisi lain, bagaimana menyatukan kekuatan agama dalam negara untuk menghadapi bahaya Marxisme. Dengan meneguhkan, lewat sila pertama Pancasila, sentralitas Tuhan dalam negara, maka tafsir Driyarakara mengambil jalan ketiga, sebuah jalan “sangat berbeda dengan komunisme yang secara eksplisit mengecualikan ketuhanan dan dari kapitalisme yang secara praktik tidak mempedulikan-Nya”⁵⁰. Sebagaimana dikemukakan Rahmat Soebagya, siapa pun yang menafsirkan “sila pertama menoleransi ateisme, materialisme, atau politeisme, jelas berada di luar kerangka identitas nasional kita”51. Marxisme dan kapitalisme dianggap mewakili dua cakrawala dengan penyimpangan yang sama, yaitu “hilangnya keseimbangan” karena ekses ideologi liberal yang “menyebabkan ketersesatan lain, yaitu rezim totaliter, fasisme, dan komunisme”52. Keduanya terkutuk untuk berakhir di tong sampah ideologis yang sama. Oleh karena itu, bagi Rahmat Soebagya, persoalannya adalah bagaimana mengusulkan jalan ketiga, lewat Pancasila, yang mengusung pemahaman autentik tentang Tuhan Yang Esa di mana keunggulan komparatifnya dirinci dalam tabel-tabel pedagogis yang menakjubkan. Dalam bidang ekonomi, di mana negara liberal hanya bisa mengarah pada “perjuangan kelas” dan negara totaliter mengarah menjadi “neo-feodalisme kolkhoz”, maka negara Pancasila menjamin “kesejahteraan sosial”. Dalam urusan politik, di antara liberalisme yang tidak jelas, namun dianggap sebagai ancaman, dan kediktatoran “Sovjet”, Pancasila menjamin demokrasi. Nasionalisme yang di negara-negara Barat berubah menjadi “imperialisme kolonial” dan di dunia komunis menjadi “rasisme dan russifikasi”, maka di Indonesia nasionalisme identik dengan patriotisme yang luhur. Dalam bidang hubungan internasional, di mana kapitalisme berujung pada “perang dunia” dan Stalinisme berujung pada “isolasionisme Tirai Besi”, Negara Pancasila menjanjikan “persaudaraan antar bangsa”. Berkenaan dengan agama, pada akhirnya kontribusi Negara liberal tampak dalam “ateisme dan materialisme” sementara kontribusi Negara totaliter menjadikan dirinya “penindas agama”, sedangkan Pancasila bersandar pada “iman kepada Tuhan”53.

• 54 Rahmat Soebagya, ‟Sumber-Sumber Ketuhanan Pantjasila”, Basis, November 1954.

34Dalam keseimbangan subtil yang diterapkan oleh majalah Yesuit dalam upayanya masuk terlibat dalam debat mengenai identitas religius Indonesia, ada satu tokoh yang menonjol, yaitu Presiden Sukarno. Sebagai tokoh dari kubu nasionalis yang bersikap “netral agama” dan terkadang dekat dengan aliran marxis, Sukarno sebagai kepala negara adalah pelindung kelompok agama minoritas dan penjamin utama keharmonisan bangsa. Saat dialog jarak jauh namun subur dengan para wakil umat Islam tampak mencapai batas-batas tertentu, majalah bulanan Yesuit secara sukarela berlindung di balik sosok penemu Pancasila. Sukarno adalah figur yang berhasil menggali intisari identitas terdalam negara yang ia dirikan sebagaimana terumuskan dalam pidato pentingnya pada bulan Juni 1945. Menurut Rahmat Soebagya, dalam tafsir panjang atas berbagai pidatonya, Sukarno saat itu “belum merumuskan pemikirannya sendiri, (meski begitu, ia) telah mampu merumuskan praktik-praktik Indonesia yang sangat kuno, dari dahulu kala, dari masa di mana masyarakat masih murni dan belum terpengaruh oleh bangsa-bangsa lain”⁵⁴.

• 55 J. B. Soedarmanta, Politik Bermartabat Biografi I.J.Kasimo, op. cit., h. 189.

36Kesetiaan kepada presiden tidak menjadi masalah selama Sukarno tetap berpegang pada demokrasi parlementer. Namun, saat ia mulai menjadi otoriter dengan ‟Demokrasi Terpimpin”, ia menjadi sumber perpecahan dan melemahnya komunitas Katolik. Secara bertahap, dari tahun 1956-1957, munculnya serangkaian krisis yang terjadi secara serius melemahkan demokrasi Indonesia. Krisis-krisis ini juga menyebabkan perkembangan pengaruh politik umat Katolik – di seputar konsensus luas dalam demokrasi parlementer berdasarkan Pancasila – lenyap. Para pemimpin kader katolik harus melakukan penyesuaian ideologis yang menyakitkan. Kebulatan suara yang indah dalam hubungan antara para Yesuit, para pemimpin partai Katolik dan para anggota keuskupan mulai terpecah untuk akhirnya menampak di sekitar dua arus yang berbeda. Karena dekat dengan Sukarno, Uskup Soegijopranoto memercayai Presiden sepenuhnya dalam perlawanannya menghadapi ancaman komunisme. Ia mendukung setiap inisiatif Presiden. Dalam sebuah konferensi di Amerika Serikat pada tahun 1958, ia secara terbuka mengecam permusuhan Partai Katolik terhadap usulan-usulannya. Dengan mengutip retorika Presiden Sukarno mengenai kekhasan demokrasi di Indonesia, Soegijopranoto menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia “berbeda dari demokrasi di negara-negara di Barat, karena (di Indonesia) tidak ada yang namanya oposisi loyal dan oleh karena itu, penolakan untuk mendukung Demokrasi Terpimpin justru berbahaya bagi persatuan bangsa dan negara”⁵⁵ .

• 56 P. Swantoro, ‟Golongan Karja”, Basis, Juli 1959.
• 57 Nicolaus Driyarkara, Pancasila dan Religi, dalam Sudiarja (sj), Karya Lengkap Driyarkara, Jakarta, (...)
• 58 Rujukan yang sangat mungkin tentang Tuhan yang menjadi manusia ini dapat dibaca sebagai salah satu (...)

37Para intelektual Yesuit, secara umum dekat dengan posisi Soegijopranoto. Majalah Basis yang relatif berhati-hati menanggapi usulan presiden yang pertama pada tahun 1957, akhirnya ke kubu Sukarno setelah terjadinya pemberontakan PRRI-Permesta. Sejak tahun 1959, sebagian besar artikel majalah tersebut mengikuti secara tanpa syarat bahasa-bahasa Sukarno yang menghendaki adanya reformasi. Majalah ini memberikan dukungan Katolik pada Presiden. Pada bulan Juli tahun yang sama, P. Swantoro dengan penuh semangat mendukung usulan presiden mengenai pembentukan kelompok fungsional (golongan karya)56 yang ditentang oleh banyak pihak. Pada tahun-tahun berikutnya, banyak tulisan di majalah yang mengangkat, tanpa kritik sedikitpun, dikotomi antara “demokrasi gaya lama” dan “demokrasi gaya Indonesia” sebagaimana diangkat oleh Sukarno. Majalah Yesuit ini tampak berusaha agar isinya semirip mungkin dengan pidato presiden. Tidak diragukan lagi, tokoh Yesuit yang memiliki pengaruh terbesar pada awal mula era Demokrasi Terpimpin adalah Nicolaus Driyarkara. Ia diundang ke Yogyakarta, pada bulan Februari 1959, untuk menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh pemerintah tentang Pancasila. Di situ, ia memberi ceramah tentang hubungan antara agama dan Pancasila di depan Presiden Sukarno⁵⁷. Teks panjang ini, yang diterbitkan dalam lima bagian oleh Basis pada bulan-bulan berikutnya, tidak memuat referensi langsung ke agama Katolik. Mengutip pidato penting Sukarno saat penggalian Pancasila, ceramah ini berisi panduan filsafat Barat dan referensi Jawa (khususnya Serat Centhini). Driyarkara meletakkan ideologi nasional ini sebagai sesuatu yang agung, sejajar dengan pusaka karena mencerminkan “kebenaran-kebenaran abadi”. Teks yang kompleks ini, kadang-kadang disisipi dengan silogisme, berusaha menunjukkan bahwa Pancasila dan agama adalah satu. Ironisnya, masing-masing pendukung agama dan Pancasila justru bentrok di Majelis Konstituante. Menurut Driyarkara, ideologi nasional ini dirumuskan oleh presiden setelah melalui refleksi panjang mengenai sejarah Indonesia, sosiologi dan karakter manusia Indonesia. Ideologi ini adalah “cerminan mendalam jiwa Indonesia, yang melekat pada hakikat manusia sebagai manusia”. Dalam arti itu Pancasila berkaitan erat dengan agama, yang oleh Driyarkara disebut di sini dengan istilah religi. Istilah terakhir lebih disukai daripada agama karena etimologi kata religi mengingatkan orang pada keterkaitan manusia dengan Tuhan⁵⁸. Tak terpisahkan dari Yang Ilahi, untuk menjelma dalam “dunia jasmani”, kodrat manusia harus menata dirinya mengikuti empat sila yang melengkapi Ketuhanan yang Maha Esa (yaitu, humanisme, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial). Oleh karena itu, negara Pancasila yang diserukan Driyarkara tidak bisa menjadi negara profan (atau negara sekuler) karena negara profan tidak bisa menjadi “ungkapan cinta kita kepada Tuhan”. Tetapi negara Pancasila juga tidak bisa mengikuti Islam politik, mengambil bentuk agama tertentu sebagai dasar sebuah Negara. Cara itu justru membuat negara Pancasila meninggalkan esensi ketuhanannya. Sebuah negara agama, yang menghilangkan empat sila lainnya, malah menjadikan dirinya tidak mampu melaksanakan karya ilahi. Negara seperti itu mau tidak mau akan tereduksi menjadi serangkaian bentuk-bentuk takhayul belaka. Dengan melakukan pembelaan yang kuat untuk mendukung terjadinya kesepahaman antara dua aliran utama yang sedang bermusuhan di Majelis Konstituante, ceramah Driyarkara ini mengangkat beberapa tema yang sedang diangkat Sukarno pada saat itu.^. Driyarkara mengatakan “yakin bahwa demokrasi formal tidak menjamin munculnya demokrasi sejati”. Demokrasi yang sejati adalah sebuah “prinsip yang mengarahkan setiap anggota masyarakat untuk menghormati dan berkontribusi pada persatuan yang diperlukan untuk kepentingan bersama”. Rujukan pada proyek presiden tentang Demokrasi Terpimpin tampak jelas dalam argumen panjang yang menjelaskan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan, sebuah “eka sila” yang prinsip karyanya adalah gotong royong. Tafsiran atas ideologi negara yang sekaligus merupakan penghormatan pada pemikiran presiden serta bentuk dukungan terhadap proyek-proyeknya ini segera diambil alih oleh penguasa. Sehari setelah seminar, di mana Presiden mengumumkan pembubaran Majelis Konstituante, Kementerian Penerangan mendistribusikan secara luas teks Driyarkara.